Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Kemiskinan di Indonesia
Masalah kemiskinan
dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat proses pembangunan sebuah
negara. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah sosial ini salah
satunya adalah indonesia. Angka kemiskinan di tingkat masyarakat masih cukup
tinggi. Meskipun oleh lembaga statistik negara, selalu dinyatakan bahwa setiap
tahun angka kemiskinan cenderung menurun.
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi
oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Ia di pengaruhi oleh beberapa
faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut
antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa,
lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi
dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju
kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk
ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembanguan
nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh
pemerintah Indonesia adalah dengan menggerakkan sektor real melalui sektor
UMKM. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit
Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya
strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain,
pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi
regulasi dan perlindungan usaha. Kedua menciptakan sistem penjaminan bagi usaha
mikro. Ketiga menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan
menejerial. Keempat memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan
empat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya
akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah
memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan
oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan
ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan
sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya
adalah program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan
usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas.
Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan
kesehatan masyarakat atau Jamkesnas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki
dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar
kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya dilakukan
pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di indonesia. Negara wajib
menyediakan jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana
diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945.
Langkah Mengatasi Masalah Kemiskinan :
untuk itu kiranya pemerintah perlu membuat ketegasan
dan kebijakan yang lebih membumi dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan
ini. Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya adalah :
1. menciptakan lapangan
kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.
Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di
indonesia.
2. Memberikan subsidi pada
kebutuhan pokok manusia, sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang
berkualitas. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka kesehatan masyarakat.
3. Menghapuskan korupsi.
Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa
menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.
4. Menggalakkan program
zakat. Di indonesia, islam adalah agama mayoritas. Dan dalam islam ajaran zakat
diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di
antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di
indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa
dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan
masyarakat.
5. Menjaga stabilitas harga
bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli
masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras
dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini
seperti :
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
6. Meningkatkan akses
masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk
meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan,
dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara
lain :
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.
7. Menyempurnakan dan
memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat
di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan
pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan
dengan fokus ketiga ini antara lain :
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
sumber :
http://viniafriani.blogspot.com/2012/04/upaya-pemerintah-mengatasi-masalah.html

0 komentar:
Posting Komentar